Minggu, 24 Mei 2009

PERISTIWA MALARI (MALAPETAKA 15 JANUARI 1974)

PERISTIWA MALARI

(MALAPETAKA 15 JANUARI 1974)

Dari berbagai sumber

Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) adalah peristiwa
demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15
Januari 1974.

Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri (PM) Jepang Kakuei Tanaka sedang
berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974). Mahasiswa merencanakan menyambut
kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.
Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk
pangkalan udara. Tanggal 17 Januari 1974 pukul 08.00, PM Jepang itu
berangkat
dari Istana tidak dengan mobil, tetapi diantar Presiden Soeharto dengan
helikopter dari Bina Graha ke pangkalan udara.

Kedatangan Ketua Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), Jan P. Pronk
dijadikan momentum untuk demonstrasi antimodal asing. Klimaksnya, kedatangan
PM Jepang, Januari 1974, disertai demonstrasi dan kerusuhan.

Usai terjadi demonstrasi yang disertai kerusuhan, pembakaran, dan
penjarahan, Jakarta berasap. Soeharto memberhentikan Soemitro sebagai
Panglima Kopkamtib, langsung mengambil alih jabatan itu. Jabatan Asisten
Pribadi Presiden dibubarkan. Kepala Bakin Soetopo Juwono digantikan oleh
Yoga Sugama.

Dalam peristiwa Malari Jenderal Ali Moertopo menuduh eks PSII dan eks
Masyumi atau ekstrem kanan adalah dalang peristiwa tersebut. Tetapi setelah
para tokoh peristiwa Malari seperti Syahrir dan Hariman Siregar diadili,
tidak bisa dibuktikan bahwa ada sedikitpun fakta dan ada seorangpun tokoh
eks Masyumi yang terlibat di situ. Belakangan ini barulah ada pernyataan
dari Jenderal Soemitro (almarhum) dalam buku Heru Cahyono, Pangkopkamtib
Jendral Soemitro dan Peristiwa Malari bahwa ada kemungkinan kalau justru
malahan Ali Moertopo sendiri dengan CSIS-nya yang mendalangi peristiwa
Malari.

---

Malari 1974 dan Sisi Gelap Sejarah


Oleh Asvi Warman Adam

KEKERASAN di Indonesia hanya dapat dirasakan, tidak untuk diungkap tuntas.
Berita di koran hanya mengungkap fakta yang bisa dilihat dengan mata
telanjang. Kasus 15 Januari 1974 yang lebih dikenal "Peristiwa Malari",
tercatat sedikitnya 11 orang meninggal, 300 luka-luka, 775 orang ditahan.
Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak/dibakar, 144 bangunan rusak.
Sebanyak 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan.

Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri (PM) Jepang Kakuei Tanaka sedang
berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974). Mahasiswa merencanakan menyambut
kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.
Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk
pangkalan udara. Tanggal 17 Januari 1974 pukul 08.00, PM Jepang itu
berangkat dari Istana tidak dengan mobil, tetapi diantar Presiden Soeharto
dengan helikopter dari Bina Graha ke pangkalan udara. Itu memperlihatkan,
suasana Kota Jakarta masih mencekam.

PERISTIWA Malari dapat dilihat dari berbagai perspektif. Ada yang
memandangnya sebagai demonstrasi mahasiswa menentang modal asing, terutama
Jepang. Beberapa pengamat melihat peristiwa itu sebagai ketidaksenangan kaum
intelektual terhadap Asisten pribadi (Aspri) Presiden Soeharto (Ali
Moertopo, Soedjono Humardani, dan lain-lain) yang memiliki kekuasaan teramat
besar.

Ada analisis tentang friksi elite militer, khususnya rivalitas Jenderal
Soemitro-Ali Moertopo. Kecenderungan serupa juga tampak dalam kasus Mei 1998
(Wiranto versus Prabowo). Kedua kasus ini, meminjam ungkapan Chalmers
Johnson (Blowback, 2000), dapat disebut permainan "jenderal kalajengking"
(scorpion general).

Usai terjadi demonstrasi yang disertai kerusuhan, pembakaran, dan
penjarahan, Jakarta berasap. Soeharto menghentikan Soemitro sebagai
Pangkomkamtib, langsung mengambil alih jabatan itu. Aspri Presiden
dibubarkan. Kepala BAKIN Soetopo Juwono "didubeskan", diganti Yoga Sugama.

Bagi Soeharto, kerusuhan 15 Januari 1974 mencoreng kening karena peristiwa
itu terjadi di depan hidung tamu negara, PM Jepang. Malu yang tak
tertahankan menyebabkan ia untuk selanjutnya amat waspada terhadap semua
orang/golongan serta melakukan sanksi tak berampun terhadap pihak yang bisa
mengusik pemerintah.

Selanjutnya, ia amat selektif memilih pembantu dekatnya, antara lain dengan
kriteria "pernah jadi ajudan Presiden". Segala upaya dijalankan untuk
mempertahankan dan mengawetkan kekuasaan, baik secara fisik maupun secara
mental.

Dari sudut ini, peristiwa 15 Januari 1974 dapat disebut sebagai salah satu
tonggak sejarah kekerasan Orde Baru. Sejak itu represi dijalankan secara
lebih sistematis.

Malari sebagai wacana

Dalam buku Otobiografi Soeharto (terbit tahun 1989), kasus Malari 1974
dilewatkan begitu saja, tidak disinggung. Padahal, mengenai "petrus"
(penembakan misterius), Soeharto cukup berterus terang di situ.

Dalam Memori Jenderal Yoga (1990), peristiwa itu digambarkan sebagai klimaks
kegiatan mahasiswa yang telah berlangsung sejak 1973. Yoga Sugama ada di New
York
saat kerusuhan 15 Januari 1974. Lima hari setelah itu ia dipanggil ke
Jakarta, menggantikan Soetopo Juwono menjadi Kepala BAKIN.

Menurut Yoga, ceramah dan demonstrasi di kampus-kampus mematangkan situasi,
bermuara pada penentangan kebijakan ekonomi pemerintah. Awalnya, diskusi di
UI Jakarta (13-16/8/1973) dengan pembicara Subadio Sastrosatomo, Sjafrudin
Prawiranegara, Ali Sastroamidjojo, dan TB Simatupang. Disusul peringatan
Sumpah Pemuda yang menghasilkan "Petisi 24 Oktober".

Kedatangan Ketua IGGI JP Pronk dijadikan momentum untuk demonstrasi
antimodal asing. Klimaksnya, kedatangan PM Jepang, Januari 1974, disertai
demonstrasi dan kerusuhan.

Dalam buku-buku Ramadhan KH (1994) dan Heru Cahyono (1998) terlihat
kecenderungan Soemitro untuk menyalahkan Ali Moertopo yang merupakan
rivalnya dalam dunia politik tingkat tinggi. Soemitro mengungkapkan, Ali
Moertopo dan Soedjono Humardani "membina" orang-orang eks DI/TII dalam GUPPI
(Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam). Pola pemanfaatan unsur Islam
radikal ini sering berulang pada era Orde Baru.

Dalam kasus Malari, lewat organisasi itu dilakukan pengerahan massa oleh
Ramadi dan Kyai Nur dari Banten. Bambang Trisulo disebut-sebut mengeluarkan
Rp 30 juta untuk membayar para preman. Roy Simandjuntak mengerahkan tukang
becak dari sekitar Senen. Kegiatan itu-antara lain perusakan mobil Jepang,
kantor Toyota Astra dan Coca Cola-dilakukan untuk merusak citra mahasiswa
dan memukul duet Soemitro-Soetopo Juwono (Heru Cahyono, 1992: 166).

Sebaliknya, "dokumen Ramadi" mengungkap rencana Soemitro menggalang kekuatan
di kampus-kampus, "Ada seorang Jenderal berinisial
S akan merebut kekuasaan dengan menggulingkan Presiden sekitar bulan April
hingga Juni 1974. Revolusi sosial pasti meletus dan Pak
Harto bakal jatuh". Ramadi saat itu dikenal dekat dengan Soedjono Humardani
dan Ali Moertopo. Tudingan dalam "dokumen" itu tentu mengacu Jenderal
Soemitro.

Keterangan Soemitro dan Ali Moertopo masing-masing berbeda, bahkan
bertentangan. Mana yang benar, Soemitro atau Ali Moertopo?

Kita melihat pelaku kerusuhan di lapangan dibekuk aparat, tetapi siapa aktor
intelektualnya tidak pernah terungkap. Ramadi ditangkap dan meninggal secara
misterius dalam status tahanan.

Sebagian sejarah Orde Baru, termasuk peristiwa Malari 1974, memang masih
gelap.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar